Assalamualikum Wr.Wb
hai guys pada kesempetan kali ini sy akan membahas tentang akuntansi pemerintahan dimana akuntansi pemerintahan atau di kelas XI dan XII dikenal dengan akuntansi keuanagan lembaga khusus nya lembaga pemerintah.
ok guys untuk mempermudah pemahaman kalian mari di download dulu materi nya ya guys....
dalam sektor publik atau pemerintah ada anggaran yang harus di buat oleh pemerintah agar pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar atau bisa di bilang adalah god goverment
penganggaran yang bagaimana yang seharus nya di lakuakan
silahkan download matari nya ya guys......
setelah ada nya pengannggaran maka pemerintah berhak untuk melakukan kegiatan usaha nya maka terbentuk lah BUMN/D yang diharapkan bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah akan di gunakan untuk kepentingan masyarakat luas secara menyeluruh bukan unutk kepentingan satu kelompok atau golongan saja. agar kalian lebih memahami tentang BUMN/D maka ini lah materi yang akan disampaikan :
pembahasan selanjutnya adalah bagaimana siklus akuntansi pada pemerintah khusus nya adalah pemerintah daerah dimana pencatatatn yg dilakukan oleh penrintah daerah sangat berbeda dengan pencatatn akuntansi di perusahaan.
di akuntansi pemerintah mengunakan 2 metode yaitu acrual basis dan cash basis
agar lebih memahami silahkan download materinya ya guys....

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Wali kota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat)
download materi SKPD
Comments
Post a Comment